" MAMA DAN PAPA DI PAPUA JANGAN KHAWATIR, KAMI DI SURABAYA AMAN "

Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans Rumaseb, di Mapolda Jatim Senin (19/8/2019)

MAWAR4D2 - Ketua ikatan keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans Rumaseb memastikan bahwa warga Papua di Surabaya dalam kondisi aman.

Dia meminta warga Papua untuk tidak terlalu khawatir.Mawar4d2

" Mama di Papua dan Papa di Papua dan semua kerabat saya di Papua, kami semua aman di sini. Anak-anak kuliah juga aman, jangan terlalu khawatir. Kita semua di sini anak-anak ibu Pertiwi," kata Frans seusai menggelar pertemuan tertutup di Mapolda Jatim, Senin ( 19/08/2019 ).

Dia juga membantah laporan pengusiran siswa Papua dari asrama di Jalan Kalasan, Surabaya.

Menurut Frans, para aparat malah berusaha untuk melindungi mahasiswa Papua.Agen Togel

" Mereka malah diamankan oleh polisi dari potensi tekanan dari ormas dan dikirim pulang kembali pada malam hari. Saya yang mengawal di kepolisian sampai kembali ke asrama. " kata Frans

Mengenai peredaran foto-foto mahasiswa yang tewas dan menyebar di media sosial, Frans memastikan bahwa itu tidak benar.Bandar Togel

Dia memastikan bahwa foto itu adalah kabar bohong atau hoaks yan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ketua Ikatan Keluarga Besar Papua Surabaya, Piter Frans Rumaseb, di Mapolda Jatim Senin (19/8/2019)

Mengenai informasi tentang kasus-kasus penghancuran bendera atau pidato dari pihak-pihak yang membuat masyarakat Papua tersinggung, dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi.Bandar Togel Terbesar

Sebelumnya Polda Jawa Timur sudah membantah melakukan penangkapan mahasiswa asal Papua.

Menurut Frans. jumlah warga Papua di Surabaya lebih dari 1.000 orang, termasuk mahasiswa.

Ada 27 koordinator area siswa di kota Surabaya.

" Kami di Surabaya aman saja karena kami juga bagian dari warga Surabaya," kata Frans.

Kerusuhan di Manokwari, Papua Barat, terjadi Senin pagi.Situs Togel Terbaik

Masa disebut membakar Gedung DPRD dan sejumlah kantor instansi lainnya.

Kerusuhan dipicu kejadian di Surabaya dan Malang yang menyebut telah menghina warga Papua.
#sumber

SELIDIKI AKAR MASALAH DI MANOKWARI, WIRANTO: SELESAI DAN ADIL!

Menko Polhukam Wiranto memberikan arahan saat memimpin rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Jakarta, Senin (15/4/2019)

MAWAR4D2 - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, menegaskan bahwa kasus-kasus yang diduga penghinaan terhadap bendera Merah Putih di Surabaya akan diselidiki secara menyeluruh dengan memprioritaskan prinsip keadilan.Mawar4d2

" Dia telah diperintahkan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan adil bagi siapa pun yang dianggap telah melanggar hukum dalam insiden ini," kata Wiranto pada konferensi pers di Kantor Kementrian Koodinator Kebijakan dan Keamanan, Jakarta, Senin ( 19/08/2019 )

Bahkan, pihak berwenang jug akan memburu oknum yang melontarkan kata-kata yang tidak pantas dan berbau rasisme selama proses hukum atas peristiwa dugaan penghinaan bendera Merah Putih itu.

Pemerintah, kata Wiranto, sangat menyesalkan kedua peristiwa tersebut.Agen Togel

" Kenyataannya ( peristiwa tersebut ) mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai sebuah bangsa," lanjut Wiranto.

Malah, peristiwa-peristiwa ini menyebabkan rakyat Papua marah sehingga rakyat Manokwari, Papua Barat, melakukan kerusuhan.

Wiranto juga menekankan bahwa aparat hukum kan mengambil tindakan hukum yang tegas kepada pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan peristiwa ini untuk kepentingan negatif.

" Dan kami juga akan mnyelidiki secara menyeluruh dan adil, siapa saja yang menggunakan insiden ini untuk kepentingan-kepentingan yang negatif. " lanjut Wiranto.

BERAWAL DARI PERISTIWA DI SURABAYA

Menko Polhukam Wiranto memberikan arahan saat memimpin rapat koordinasi kesiapan akhir pengamanan tahapan pemungutan dan perhitungan suara Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Jakarta, Senin (15/4/2019)

Menurut laporan, Sabtu ( 17/08/2019 ), polisi secara paksa membawa 43 siswa Papua di Asrama Papua, Jalan Kalasan, Surabaya, ke Mapolrestabes Surabaya. Tindakan itu dilakukan setelah polisi menembakkan gas air mata dan mendobrak pagar asrama terlebih dahulu.Bandar Togel

Wakil Kepala Polrestabes Surabaya AKBP Leonardus Simarmata mengatakan, mahasiswa asal Papua diangkut untuk diperiksa terkait laporan adanya perusakan serta pembuangan bendera Merah Putih ke selokan di asrama mereka.

Kemudian, polisi mengembalikan mereka. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen ( Pol ) Dedi Prasetyo memastikan, polisi mengirim mereka pulang karena ada unsur kriminal yang ditemukan.

Rupanya, proses hukum terhadap para mahasiswa ini menuai solidaritas orang Papua. Salah satunya di Manokwari. Penduduk, pada Senin pagi, turun ke jalan untuk memprotes hal ini.

Tuntutan yang mereka ajukan adalah menolak diskriminasi dan persekusi terhadap siswa Papua. Bahkan, mereka juga berteriak untuk menolak rasisme.Bandar Togel Terbesar

Demonstrasi berubah menjadi kerusuhan. Para pengunjuk rasa membakar kantor DPRD Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan empat.

Tidak sampai disitu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarki, polisi terpaksa menembakkan gas air mata.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen ( Pol ) Dedi Prasetyo memastikan bahwa meskipun terjadi kerusuhan, polisi, dibantu oleh TNI, berhasil mendinginkan massa di Manokwari.Situs Togel Terbaik

" Untuk situasi itu, secara umum masih bisa dikendalikan oleh polisi, baik Polda Papua Barat dan  Polres di sekitar Manokwari bersama-sama TNI. Konsentrasi massa masih ada satu titik saja, titik yang lain telah berhasil dikontrol, " kata Dedi.
#sumber

BUKAN TRAH SOEKARNO, JOKOWI DINILAI SULIT MENJADI KETUA UMUM PDIP

Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri dan Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno di Istana Merdeka selepas menyampaikan pidato hasil rekapitulasi akhir KPU mengenai Pilpres 2019 di Kampung Deret.

MAWAR4D2 - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDI-P ) akan mengadakan Kongres ke-5 untuk menunjuk Ketua Umum ( Ketum ) baru pada periode 2019-2024.Agen Togel

Masalah pergantian kepemimpinan PDI-P mencuat, dengan beberapa kandidat termasuk dua anak Megawati Soekarnoputri yaitu Puan Maharani dan Prananda Prabowo, maka ada juga kandidat potensial lainnya yaitu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ).

Akan tetapi, peneliti politik senior, Centre for Strategic an International Studies ( CSIS ), J.Kristiadi menilai langkah Jokowi untuk menggantikan Megawati di kursi Ketum ( Ketua Umum ) PDI-P agak sulit.

Pasalnya, partai berlambang moncong putih tersebut sudah terbiasa akan sosok Presiden Republik Indonesia Pertama, Sukarno. Dengan demikian, kepemimpinan PDI Perjuangan sulit lepas dari trah Soekarno.

" Beda, PDI Perjuangan adalah partai politik yang punya suatu mitologi yang bernama Bung Karno. Mitologi ini sekarang bisa dibawa ke dalam proses kepemimpinan," katanya di Kantor Sindikat Para, Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat ( 02/08/2019 ).Bandar Togel

Meskipun pertandingan identik dengan ras Soekarno, Jokowi masih memiliki kesempatan untuk memenangkan pemilihan ketua umum PDI-P. Karena, katanya Jokowi bisa menampung politikus PDI Perjuangan dan pemimpin di tubuh partai tidak harus dilanjutkan oleh keturunan Bung Karno.

" Pada kenyataannya, orang-orang yang Soekarnois, bukan soal urusan keturunan biologis, tetapi mereka juga bisa menjadi produk ideologis dari Bung Karno," katanya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri saat menghadiri acara perayaan hari ulang tahun PDIP ke-46 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 10 Januari 2019. HUT PDIP ke-46 menjadi puncak konsolidasi ideologi, organisasi, politik, dan konsolidasi kader partai untuk memenangkan partai di pemilihan legislatif dan juga memenangkan pasangan Joko Widodo atau Jokowi dan Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019.

Di sisi lain, ia juga menganggap Puan Maharani dan Prananda akan sulit untuk menggantikan posisi Megawati karena ketua PDI-P terlalu karismatik. Menurutnya, ini membuat PDI-P belum melakukan pergantian kepemimpinan.

 " Ibu Megawati itu sangat berkarismatik, karena dia sudah berpengalaman lama, dan begitu banyak posisi yang dipegang," terang dia di kantor para Sindikat, Jakarta Selatan, Jumat ( 02/08/2019 ).Bandar Togel Terbesar

Dia memperkirakan bahwa dalam kongres V PDI-P di Bali pada 8-11 Agustus 2019, sudah hampir dipastikan kongres tersebut hanya akan mengabadikan kepemimpinan Megawati di PDI Perjuangan selama 5 tahun ke depan.

Pergantian dalam tubuh PDI-P, kata Kristiadi, hanya persoalan waktu. Umumnya pergantian dalam pertai politik terjadi secara alami.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu, dalam partai yang punya sejarah ideologi maupun ketokohan yang cukup kuat seperti PDI Perjuangan.

" Apa yang disebut pergantian adalah suatu keharusan, kalau ibu Mega ingin Kaderisasi atau regenerasi, bisa secara parsial dulu,"terang dia.Situs Togel Terbaik
#sumber

TOLAK MANTAN KORUPTOR UNTUK IKUT PILKADA, PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN CALON TERBAIK

Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR.

MAWAR4D2 -  Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) sudah memberikan kesempatan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju kembali di Pilkada 2020.
Namun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah Putra menjelaskan bahwa kebijakan itu membuat masyarakat khawatir.Agen Togel

" Dilema ini disebabkan oleh upaya untuk memberikan hak setara kepada warga negara, yang juga didukung komitmen parlemen yang tidak tegas dalam memberantas korupsi. Tetapi ada yang dilupakan, bahwa setiap hak akan berjumpa dengan hak-hak lain,"terang dia kepada wartawan Tirto, Jumat ( 2/8/2019 ).

Dia menjelaskan, eks narapidana korupsi memang punya hak karena dilindungi oleh UU untuk mengikuti Pilkada. Namun masyarakat juga punya hak mendapatkan pilihan dari calon pemimpin berpotensial atau kepala daerah yang terbaik.Bandar Togel

" Masyarakat layak mendapatkan kandidat kepala daerah terbaik dan hak-hak publik ini sering diabaikan," jelasnya.

Menurut Dedi, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum ( Pemilu ) yang diminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) untuk melarang mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan tantangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

" Idealnya, Undang-undang adalah platform utama, sementara Perpu hanya menjelaskan detail dan aspek teknis. Tapi, tentu saja lebih efisien UU, karena UU berkedudukan lebih tinggi. Ini adalah ujian bagi legislator, berani atau tidak dengan komitmen pemberantasan korupsi, dan publik akan menilai," terang dia.

Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Dia menyatakan, bahwa dalam uraian yang sederhana, pemerintah harus berusaha mendorong parlemen untuk segera menghasilkan undang-undang yang relevan dan strategis.Bandar Togel Terbesar

" Diperlukan langkah strategis dalam hal memberikan pilihan publik yang terbaik, sata satunya memberatkan syarat kandidat politik. Mereka yang telah dihukum di pengadilan, dalam kasus apa pun, tidak memiliki hak untuk dipilih untuk jabatan-jabatan politik dan publik," katanya.

Sebelumnya, KPU berharap akan ada perbaikan UU Pilkada untuk melarang mantan narapidana koruptor untuk maju kembali di Pilkada 2020. Komisi II DPR menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya jika ada proposal dari partai atau pemerintah.

Akan tetapi, proses revisi UU akan memakan waktu yang lama. Langkah yang saat ini tengah dianjurkan oleh para pengamat politik dan DPR yaitu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yaitu meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pengganti Perundang-Undangan ( Perpu ) sambil menunggu perbaikan UU Pilkada.Situs Togel Terbaik
#sumber