TOLAK MANTAN KORUPTOR UNTUK IKUT PILKADA, PUBLIK BERHAK MENDAPATKAN CALON TERBAIK

Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR.

MAWAR4D2 -  Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah ( Pilkada ) sudah memberikan kesempatan bagi mantan narapidana korupsi untuk maju kembali di Pilkada 2020.
Namun, Direktur Eksekutif Pusat Studi Demokrasi dan Partai Politik Dedi Kurnia Syah Putra menjelaskan bahwa kebijakan itu membuat masyarakat khawatir.Agen Togel

" Dilema ini disebabkan oleh upaya untuk memberikan hak setara kepada warga negara, yang juga didukung komitmen parlemen yang tidak tegas dalam memberantas korupsi. Tetapi ada yang dilupakan, bahwa setiap hak akan berjumpa dengan hak-hak lain,"terang dia kepada wartawan Tirto, Jumat ( 2/8/2019 ).

Dia menjelaskan, eks narapidana korupsi memang punya hak karena dilindungi oleh UU untuk mengikuti Pilkada. Namun masyarakat juga punya hak mendapatkan pilihan dari calon pemimpin berpotensial atau kepala daerah yang terbaik.Bandar Togel

" Masyarakat layak mendapatkan kandidat kepala daerah terbaik dan hak-hak publik ini sering diabaikan," jelasnya.

Menurut Dedi, revisi Undang-Undang Pemilihan Umum ( Pemilu ) yang diminta Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) untuk melarang mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan tantangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia.

" Idealnya, Undang-undang adalah platform utama, sementara Perpu hanya menjelaskan detail dan aspek teknis. Tapi, tentu saja lebih efisien UU, karena UU berkedudukan lebih tinggi. Ini adalah ujian bagi legislator, berani atau tidak dengan komitmen pemberantasan korupsi, dan publik akan menilai," terang dia.

Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Dia menyatakan, bahwa dalam uraian yang sederhana, pemerintah harus berusaha mendorong parlemen untuk segera menghasilkan undang-undang yang relevan dan strategis.Bandar Togel Terbesar

" Diperlukan langkah strategis dalam hal memberikan pilihan publik yang terbaik, sata satunya memberatkan syarat kandidat politik. Mereka yang telah dihukum di pengadilan, dalam kasus apa pun, tidak memiliki hak untuk dipilih untuk jabatan-jabatan politik dan publik," katanya.

Sebelumnya, KPU berharap akan ada perbaikan UU Pilkada untuk melarang mantan narapidana koruptor untuk maju kembali di Pilkada 2020. Komisi II DPR menyatakan bahwa mereka akan mempertimbangkannya jika ada proposal dari partai atau pemerintah.

Akan tetapi, proses revisi UU akan memakan waktu yang lama. Langkah yang saat ini tengah dianjurkan oleh para pengamat politik dan DPR yaitu Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) yaitu meminta Presiden untuk membuat Peraturan Pengganti Perundang-Undangan ( Perpu ) sambil menunggu perbaikan UU Pilkada.Situs Togel Terbaik
#sumber